JAKARTA - Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej atau yang akrab disapa Eddy Hiariej, mengemukakan bahwa pembangunan sistem data terpadu memegang urgensi tinggi sebagai fondasi utama dalam memperkokoh sinergi kolaborasi antarkementerian guna mengoptimalkan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual lewat pemanfaatan platform digital KI-Match.
Menurut pandangan Eddy, esensi pengembangan kekayaan intelektual mensyaratkan adanya keterhubungan yang solid dan berkesinambungan antara institusi perguruan tinggi, jajaran instansi pemerintah, sektor dunia usaha, serta pelbagai unsur pemangku kepentingan terkait, termasuk kementerian yang membidangi urusan UMKM, sektor ekonomi kreatif, bidang perdagangan, hingga ranah pendidikan tinggi, riset sains, serta teknologi.
"Kami ini kan sekarang sedang membangun data terpadu. Artinya, dengan data terpadu itu nanti bisa dijadikan untuk kolaborasi antara kementerian yang satu dengan kementerian yang lain," ujar Eddy dalam agenda talkshow bertajuk "Optimalisasi Peran Sentra Kekayaan Intelektual melalui platform digital KI-Match" yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, bertempat di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Ia menuturkan bahwa integrasi basis data tersebut sangat krusial agar eskalasi pengembangan kekayaan intelektual mampu dieksekusi secara jauh lebih terkoordinasi serta tersinkronisasi langsung dengan denyut kebutuhan ekosistem perekonomian riil.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa format kolaborasi lintas sektoral menjelma sebagai pilar fundamental dalam mematangkan platform KI-Match sebagai wadah strategis yang mempertemukan potensi kekayaan intelektual dengan dunia industri usaha.
"Karena ini dalam pengembangan ekosistem KI, kami membutuhkan kolaborasi antara perguruan tinggi, kemudian pemerintah, dunia usaha, dan para stakeholder lainnya," kata dia.
Berkenaan dengan efektivitas penerapan platform digital dalam mendobrak hambatan birokrasi layanan kekayaan intelektual, Eddy memaparkan bahwa pemanfaatan teknologi wajib diukur melalui indikator parameter tertentu, salah satunya adalah kapasitas sistem dalam memangkas rantai birokrasi yang panjang sehingga alur pelayanan publik dapat berlangsung secara jauh lebih cepat dan efisien.
"Rantai birokrasi itu kan bisa dipangkas. Artinya dia bisa lebih cepat," ujar dia.
Di samping keunggulan akselerasi kecepatan layanan, menurut Eddy, instrumen digitalisasi turut mengemban fungsi esensial dalam mendongkrak tingkat transparansi serta akuntabilitas tata kelola pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual. Kedua variabel indikator tersebut merupakan elemen mutlak dari praktik penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
"Teknologi informasi itu sebagai salah satu parameter dalam menuju good governance. Karena dengan semua secara digital itu, siapa pun bisa mengawasi dan dia akan terbuka," kata dia.
Melalui penguatan integrasi data terpadu serta optimalisasi digitalisasi layanan publik ini, jajaran Kementerian Hukum berkomitmen merintis pembangunan ekosistem kekayaan intelektual yang tidak sekadar memberikan kemudahan akses layanan, melainkan turut menjembatani konektivitas yang erat antara lahirnya karya inovasi, kepastian perlindungan payung hukum, hingga penciptaan nilai tambah pemanfaatan ekonomi.
Dalam forum kesempatan yang sama, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta berinisiatif mengintensifkan penguatan fungsi Sentra Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di lingkungan perguruan tinggi, dengan tujuan agar setiap produk inovasi maupun karya cipta anak bangsa tidak hanya terlindungi secara legal, tetapi mampu mendatangkan implikasi ekonomi nyata melalui pola kemitraan strategis bersama sektor dunia usaha, industri, serta kalangan pelaku UMKM.
Ikhtiar progresif tersebut diwujudkan melalui pengembangan platform digital KI-Match yang dirancang khusus untuk mempertemukan karya-karya inovasi dari Sentra KI dengan profil kebutuhan riil dari para pelaku usaha, sektor industri, serta UMKM. Platform inovatif ini nantinya memuat basis data komprehensif terkait produk hasil riset perguruan tinggi agar dapat diakses secara terbuka guna dikembangkan lebih lanjut melalui skema jalinan kerja sama bisnis dan transaksi ekonomi.