JAKARTA - Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia (PPLI) mengemukakan pandangan bahwa langkah mitigasi terhadap ancaman dampak musim kemarau yang memengaruhi kestabilan pasokan serta harga komoditas produk hortikultura perlu segera dijalankan secara terpadu melalui penguatan jaringan logistik distribusi, keakuratan data produksi, optimalisasi teknologi pascapanen, hingga pembenahan infrastruktur rantai dingin (cold chain).
Kepala Bidang Rantai Dingin PPLI, Tejo Mulyono, menjelaskan bahwa kondisi cuaca ekstrem berpotensi mereduksi tingkat hasil panen yang berujung pada kegagalan produksi, sehingga hal tersebut memberikan tekanan langsung terhadap ketersediaan pasokan produk hortikultura di pasaran.
“Saat cuaca ekstrem, tentu saja ada kekurangan supply karena gagal panen, secara agregat tingkat produksi nasional akan menurun bila terjadi cuaca ekstrem,” kata Tejo, Rabu (12/8/2026).
Merujuk pada catatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak fase musim kemarau diproyeksikan berlangsung sepanjang kurun waktu Juli hingga September 2026, dengan cakupan wilayah terluas diperkirakan terjadi pada Agustus yang mencakup hingga 369 zona musim atau setara dengan 48,84 persen dari total keseluruhan luas wilayah daratan di Indonesia.
Menurut Tejo, penguatan fasilitas rantai dingin atau cold chain dapat difungsikan secara efektif untuk membantu merawat kualitas mutu sekaligus memperpanjang daya tahan masa simpan produk hortikultura pascapanen, kendati aspek tersebut bukanlah satu-satunya variabel penentu mutlak bagi kestabilan harga komoditas.
“Pembangunan cold chain berperan hanya pada menjaga kualitas produk dan daya simpan yang lama,” ujarnya.
Meskipun demikian, ia mengungkapkan bahwa porsi terbesar dari aktivitas distribusi komoditas buah-buahan dan sayuran segar di lapangan masih mengandalkan armada angkutan konvensional yang belum dilengkapi fasilitas pendingin. Di samping itu, karakteristik penanganan logistik pun bervariatif untuk masing-masing jenis komoditas, contohnya seperti komoditas cabai yang memiliki sifat mudah busuk serta komoditas bawang merah yang membutuhkan metode penyimpanan dalam kondisi kering.
Dengan realitas semacam itu, Tejo menyebutkan bahwa potensi terjadinya susut dan kehilangan hasil pangan (food loss) sangat rentan mengancam sepanjang rantai pasok, mulai dari tahapan proses panen, aktivitas pengepakan, proses pengangkutan, penyimpanan di gudang distributor, hingga bermuara pada tingkat transaksi perdagangan akhir.
“Perkiraan food loss masih sekitar 25–30 persen dari total produksi komoditas. Persentase tersebut merupakan total food loss dari saat proses panen, pengepakan, pengangkutan, penyimpanan di gudang-gudang distribusi dan saat transaksi perdagangan,” ungkap Tejo.
Berdasarkan hasil kajian strategis yang dirilis oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), estimasi akumulasi kehilangan serta pemborosan pangan di Indonesia pada rentang tahun 2000 hingga 2019 menyentuh angka kisaran 23 hingga 48 juta ton per tahunnya, yang merepresentasikan potensi kerugian ekonomi masif berkisar antara Rp213 triliun sampai dengan Rp551 triliun setiap tahun. Angka kalkulasi tersebut mencakup keseluruhan spektrum jenis komoditas pangan secara makro.
Guna meminimalisasi angka susut tersebut, Tejo menilai bahwa setiap kawasan sentra produksi maupun pusat simpul distribusi wajib mendapatkan penguatan fasilitas yang memadai, meliputi penyediaan rumah kemas (packhouse), sarana fasilitas pengolahan, ruang penyimpanan dingin (cold storage), serta armada kendaraan berpendingin.
“Di pasar-pasar induk perlu cold storage untuk penyimpanan stok pedagang besar. Kendaraan-kendaraan berpendingin masih sangat dibutuhkan untuk mengurangi food loss,” ucapnya.
Di samping pembenahan aspek infrastruktur fisik, ia turut memberikan penekanan yang kuat mengenai urgensi ketersediaan informasi data terkait volume produksi serta fluktuasi harga komoditas secara real-time atau waktu nyata hingga menjangkau level wilayah kabupaten dan kota. Ketersediaan data yang akurat diyakini mampu mempercepat proses mobilisasi pasokan dari daerah yang mengalami surplus agar segera dikirimkan menuju wilayah yang menderita defisit kekurangan.
“Perlu adanya informasi realtime atas jumlah produksi dan harga komoditas di setiap wilayah kota/kabupaten. Dengan adanya data harga per wilayah, maka bila terjadi harga tinggi di satu wilayah, dapat didrop komoditas dari wilayah surplus produksi,” ucap Tejo.
Lebih lanjut, ia juga mendorong percepatan adopsi teknologi pascapanen serta hilirisasi produk guna mendongkrak daya tahan masa simpan komoditas. Sebagai contoh, komoditas cabai dapat diolah lebih lanjut menjadi produk turunan berupa pasta, sementara komoditas tomat dapat diproses menjadi saus, sehingga pemanfaatan hasil panen tidak lagi sepenuhnya bergantung mutlak pada penyerapan pasar produk segar semata.
Menurut pandangannya, instrumen stabilisasi harga pangan serta penguatan ketahanan pangan nasional dapat diakselerasi secara optimal lewat penerapan skema kemitraan closed loop yang menghubungkan langsung kalangan petani dengan pihak industri pengolahan maupun para eksportir, yang kemudian didukung pula oleh kehadiran peran kelembagaan agregator guna membantu proses penghimpunan hasil panen, pengendalian standar mutu, serta mendongkrak posisi tawar ekonomi para petani.
Kendati demikian, pengembangan infrastruktur rantai dingin secara mandiri diakuinya masih harus membentur sejumlah kendala tantangan dari aspek keekonomian operasional.
“Tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur (rantai dingin) adalah biaya listrik yang mahal serta produk bersifat musiman, yang menyebabkan biaya operasional tinggi,” tutur Tejo.
Sementara itu, pihak Kementerian Pertanian (Kementan) sendiri telah merancang langkah antisipatif dengan menyiapkan sebanyak 56 ribu unit pompa air sepanjang tahun 2026 sebagai instrumen mitigasi darurat menghadapi ancaman kekeringan demi mengamankan produksi pangan nasional.
Pemerintah turut menjalankan serangkaian program strategis, mencakup pemetaan detail wilayah-wilayah yang masuk kategori rawan kekeringan, penguatan jaringan saluran irigasi, pembangunan embung penampung air, instalasi jaringan perpipaan, percepatan masa musim tanam, hingga penerapan varietas benih tanaman yang memiliki ketahanan tinggi terhadap iklim kering.
Kementan mencatat bahwa proyeksi potensi produksi komoditas beras nasional untuk periode Januari sampai dengan Agustus 2026 diperkirakan mampu mencapai angka 25,28 juta ton, yang merepresentasikan peningkatan sebesar 0,05 persen apabila dikomparasikan dengan kurun waktu yang identik pada tahun sebelumnya.
Khusus untuk estimasi potensi hasil produksi pada rentang Juni hingga Agustus dipatok di angka 8,42 juta ton, sehingga kehadiran langkah mitigasi kekeringan dipandang sangat krusial guna menjamin tercapainya target capaian produksi tersebut selama berlangsungnya musim kering.