JAKARTA - Kepala Negara Prabowo Subianto memberi jaminan bahwa deretan program perlindungan sosial serta bantuan sosial (bansos) disalurkan secara transparan dan tepat sasaran bagi kelompok rentan, sembari memperkenalkan dua penerima manfaat, Susanah dan Margarelitha Rohi.
Di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat, Presiden menceritakan kisah perjuangan para perempuan pekerja penerima bantuan pemerintah, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Susanah, serta bantuan ATENSI bagi Margarelitha Rohi.
"Hari ini, hadir bersama kami Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," kata Prabowo saat memperkenalkan sosok Susanah di hadapan 600 lebih anggota DPR RI dan para pejabat negara.
Selanjutnya, Kepala Negara turut memperkenalkan sosok Margarelitha Rohi kepada para hadirin sidang.
"Hadir pula Ibu Margarelitha Rohi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil, ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial ATENSI menjadi penopang keluarganya," kata Presiden.
Presiden menegaskan bahwa kehadiran pemerintah lewat program perlindungan sosial tersebut bukan bertujuan menggantikan ikhtiar dan kerja keras publik, melainkan untuk memastikan keringat mereka tidak terbuang sia-sia.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo kembali memaparkan keberhasilan jajaran pemerintah mengenai digitalisasi sistem penyaluran bansos.
Ia menguraikan bahwa skema digitalisasi bansos, khususnya pada PKH, sukses memangkas durasi verifikasi data penerima dari yang mulanya memakan waktu 75 hingga 200 hari menjadi dalam hitungan jam maupun menit saja.
Bukan cuma itu, terobosan digitalisasi ini turut menghapus birokrasi rumit yang sebelumnya kerap membebani para penerima bantuan saat hendak mencairkan hak mereka.
"Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang, pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat dilakukan dalam waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam," kata Prabowo.
